Penyempurnaan Penyusunan Peta Jalan serta Rencana Aksi Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2026 - 2029
13 Jul 2026 Kegiatan 27 views

Penyempurnaan Penyusunan Peta Jalan serta Rencana Aksi Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2026 - 2029

TP2DD Kabupaten Cirebon Perkuat Penyusunan Roadmap ETPD untuk Akselerasi Digitalisasi Daerah

Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Cirebon mengikuti kegiatan penyusunan dan sinkronisasi Roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai upaya mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini mendapat dukungan dari Bank Indonesia dan Bank BJB yang menyatakan komitmennya untuk terus mendukung percepatan implementasi ETPD di Kabupaten Cirebon.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa digitalisasi transaksi daerah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mewujudkan pelayanan yang lebih cepat dan efisien, serta memperkuat perekonomian daerah. Penyusunan roadmap ETPD tahun 2026 juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja TP2DD sehingga harus disusun secara realistis, terukur, dan selaras dengan RPJMD serta RKPD.

Bapenda sebagai sekretariat TP2DD bersama seluruh perangkat daerah didorong untuk memperkuat kolaborasi dalam menyusun roadmap, melakukan evaluasi capaian tahun sebelumnya, serta menyusun program digitalisasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Implementasi ETPD mencakup elektronifikasi pendapatan dan belanja daerah, termasuk optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang pemanfaatannya di Kabupaten Cirebon masih perlu ditingkatkan.

Kabupaten Cirebon saat ini menempati peringkat ketiga Indeks ETPD (iETPD) se-Jawa Barat. Ke depan, TP2DD akan terus mendorong perluasan digitalisasi layanan, peningkatan penggunaan kanal pembayaran digital, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, serta pelaksanaan High Level Meeting (HLM) secara berkala guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin efektif, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

back top